RBM Gunungkidul sudah punyai situs resmi

Semangat Belajar !!!!!!
RBM Kabupaten Gunungkidul hari ini sedang semangat dan berapi-api karena mulai bulan Agustus 2012 sudah mempunyai situs resmi yaitu www.rbmgunungkidul.com. Walaupun demikian blog RBM Gunungkidul ini tidak semena-mena lansung ditinggal begitu saja, karena di situs resmi tersebut masih perlu pembenahan dan penataan demi lebih baiknya situs tersebut.

Sosialisasi Peraturan Bupati Gunungkidul No.27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan BKAD dalam rangka pelestarian hasil pelaksanaan PNPM

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mandiri Perdesaan) telah berlangsung kurang lebih 4 tahun di Kabupaten Gunungkidul yaitu mulai dari tahun 2008. PNPM-Mandiri Perdesaan adalah program terusan dari program pendahulunya yang sudah diakui manfaatnya yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK). 

Selama perjalanan waktu, hasil dari kedua program tersebut baik yang berupa Unit Pengelola Keuangan (UPK), hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan, perguliran dana dan sarana prasarana fisik telah mengalami perkembangan. Oleh karena itu, perlunya lembaga untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil kegiatan  tersebut.

Menyikapi hal tersebut, fasilitator PNPM-Mandiri Perdesaan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah merancang suatu bentuk ikatan hukum yang disyahkan oleh Kabupaten. Pada tanggal 19 Juli 2012 telah diterbitkan Peraturan Bupati Gunungkidul No.27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa Dalam Rangka Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul. 

Perbup ini terdiri atas 16 Bab dan 23 pasal, kemudian pada hari kamis tanggal 26 Juli 2012 telah disosialisasikan kepada Forum Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan. Diharapkan dengan tersosialisasinya ditingkat Fasilitator maka akan segera tersosialisasikan ditingkat desa.

Forum Pendamping Lokal bersilaturahmi ke Kantor Korprov

Tepat jam 12.30 WIB hari Selasa 24 Juli 2012 Rombongan Pendamping Lokal telah sampai di Kantor Korprov. D.I.Y. Kedatangan ini bukan tanpa maksud dan tujuan, akan tetapi karena Rombongan Pendamping Lokal dari Kabupaten Gunungkidul ingin bersilaturahmi dan saling mengenalkan diri kepada pengurus PNPM Mandiri Perdesaan tingkat propinsi.
Dalam sambutannya, Bpk. Ir. Ide Sasongko selaku Koordinator Propinsi PNPM Mandiri Perdesaan D.I.Y menceritakan bahwa PL dari Kabupaten Gunungkidul sangat kompak dan berbeda dengan Kabupaten Lain. Kekompakan yang diperlihatkan adalah dengan dipakainya Seragam Batik oleh PL, dan diharapkan kekompakan ini diteruskan dalam kegiatan kegiatan yang ada di dalam program.
Penegasan yang disampaikan agar para PL dalam bekerja sebaik dan sebenarnya demi kelancaran program sehingga pada waktunya PL memiliki nilai tawar yang tinggi dalam membantu pemerintahan di Desa maupun di tingkat Kabupaten.
Menginjak ke tujuan yang kedua, maka para PL dan jajaran pengurus PNPM Mandiri Perdesaan tingkat propinsi saling mengenalkan diri.
Sebagai oleh-oleh, Bpk. Stefanus Subagyo S.IP selaku Specialist Training memberikan cerita dan pengalaman yang memotivasi agar PL optimis dengan kemampuan yang dimililki dan jangan merasa rendah diri.
Setelah bersilaturahmi, direncanakan rombongan Rombongan Pendamping Lokal akan meneruskan perjalanan menuju Kantor Redaksi Harian Jogja untuk menimba ilmu tentang Pemberitaan dan Penerbitan.

Sosialisasi PERDA No.18 dan No.19 tahun 2012 Tentang Perencanaan Kepada Fasilitator PNPM-MPd

Pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 bertepat di WISMA JOGLO SAMIAJI Wonosari telah diadakan Sosialasi PERDA No. 18 dan No. 19 Tahun 2012 Tentang Perencanaan oleh BAPPEDA kepada Fasilitator PNPM-Mandiri Perdesaan.

Nara sumber dari BAPPEDA yang memberikan sosialisasi adalah Bapak Sri Suhartanta,SIP,M.Si selaku Kabid Statistik dan Perencanaan. Dalam sosialisasi ini banyak penjelasan yang diterima oleh fasilitator. Sosialiasi sangatlah menarik karena metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi, selain itu BAPPEDA juga meminta banyak masukan dari fasilitator mengenai PIWK (Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan) sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun PERDA PIWK.

PERDA No.18 dan No.19 tahun 2012 ini mengupas tuntas tentang Musrenbang, RPJM, RPJM Desa dan RKP Desa.Untuk PERDA No.18 terdiri dari 9 Bab dan 44 pasal, sedangkan PERDA NO.19 terdiri dari  12 Bab dan 33 pasal. Kedua PERDA ditetapkan dan diundangkan  di Wonosari pada tanggal 13 Juni 2012.

PERDA NO 18 DAN 19 TAHUN 2012 KAB.GUNUNGKIDUL TENTANG PERENCANAAN

Proses Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan ) dan implementasi di Kabupaten Gunungkidul memerlukan landasan hukum yang mampu mendukung perjalanan perencanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul sampai saat ini telah berhasil memformulasikan sebuah regulasi berupa Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur pelaksanaan teknis perencanaan daerah di Kabupaten Gunungkidul yang disesuaikan dengan kondisi dan karakter masyarakat lokal Kabupaten Gunungkidul.

Semestinya peran aktif masyarakat menjadi hak dasar bagi setiap warga masyarakat dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara. Keterkaitan warga negara dengan pemerintah daerah tidak hanya menerima begitu saja apa yang dilaksanakan oleh  pemerintah (Top down) akan tetapi lebih jauh dibutuhkan partisipasi warga negara dalam proses pembangunan seperti Musrenbang dan pengawasan Musrenbang.

Perencanaa pembangunan menganut periodisasi perencanaan dan penetapan pembangunan berikut pengawasannya  yang sudah secara nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat. Walaupun demikian cukup penting di apresiasi oleh pemerintah daerah bahwasannya sistem perencanaan daerah sangatlah penting diatur juga secara kelembagaan (Institusional) di daerah dengan mempertimbangkan potensi dan karakter lokal setempat. Hal ini dilakukan untuk memperjelas peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan lembaga non pemerintah

Download Perda No.18 Th. 2012 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
Download Perda No.19 Th.2012 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa


diambil dari http://bappeda.gunungkidulkab.go.id/?p=578

Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2013

untuk melihat data tersebut silahkan klik disini

GEBYAR PAUD KECAMATAN RONGKOP TAHUN 2012 BENTUK KERJASAMA UPK, KECAMATAN RONGKOP, DAN UPT TK-SD

Belum lama di KecamatanRongkoptelahdiselenggarakankegiatan G-E-B-Y-A-R P-A-U-D, kegiatan yang memang berkaitan sangatbaik dalam proses pebentukan mental, kepribadian, dan karakter anak bangsa. Suatu kegiatan sederhana ini nantinya akan berdampak sangat positif dalam proses tumbuh kembang anak didik usia dini.

Dikatakandemikiankarenaselama proses kegiatanberlangsung, anak-anak didik diberikan berbagai macam kegiatan untuk diikuti dan diharapkan partisipasinya, misalkan gerak jalan, lomba ketangkasan, lombaseni, pameran hasil karya, dan pastinya untuk mengetahui tingkat kepribadian anak usia dini masing-masing peserta, dari segi keberanian, cara bergaul, kecerdasan, emosional dan masih banyak lagi kriteria yang dinilai.

Kegiatan tersebut tidak terlepas dari bentuk kerjasama antara UPK Laksita Danamas, Kecamatan Rongkop, dan UPT TK-SD. Bentuk partisipasi UPK sendiri diantaranya adalah mengikut sertakan kelompok-kelompok usaha kecil rumahan yang menjadi kelompok usaha binaan UPK Laksita Danamas Kecamatan Rongkop. Kegiatan semacam ini menjadi penting dan berharga bagi kelompok untuk mempromosikan hasil-hasil produksinya.

Ternyata kelompok merespon dengan baik kesempatan yang telah diberikan, hal ini bias dilihat dari banyaknya kelompok yang hadir dalam kegiatan tersebut. Hasil produksi yang ikut dipamerkan terjual laris pada kesempatan itu. Dalam hal ini UPK berharap melalui pameran semacam ini nantinya masyarakat akan mengetahui produksi semacam apa, kelompok mana, dan ada di mana lokasinya. Sehingga bagi yang membutuhkan sesuatu dari kelompok akan bias lebih mudah. Dan tentunya, kelompok akan semakin mudah untuk memasarkan hasil-hasil produksinya.

Tentusaja UPK telah melaksanakan tugasnya dalam melayani maysrakat, terutama membantu kelompok dalam pemasaran. Dan juga apabila pemasaran lancar, tingkat perekonomiannya akan semakin baik pula. Sehingga kemiskinanakan semakin berkurang dan ditekan. Keompok yang sudah ada diharapkan juga bias menjadi contoh agar masyarakat lain mempunyai kemauan dan keinginan untuk hidup mandiri demi mencapai tingkat kehidupan yang sejahtera. Karena di PNPM tujuan utamanya adalah pengentasan kemiskinan dengan membentuk masyarakat yang mandiri.

Ditulis Oleh : Heru Purwo, PL Kecamatan Rongkop

PNPM-Mpd Libatkan Dukuh Dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Terkait dengan Program pemerintah tentang Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan serta peningkatkatkan kapasitas Aparat,  Kecamatan Saptosari mengadakan pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan untuk seluruh Dukuh/Kepala Dusun yang yang ada di Kecamatan Saptosari, (22/06), dengan narasuber Bapak Subagyo Hs, Consulting Service Propinsi DIY PNPM Mandiri Pedesaan
Program PNPM merupakan suatu proses pemberdayaan masyarakat untuk mandiri dalam mengelola program pembangunan. Dengan prinsip akuntable dan transparan, Propram  Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan memberikan edukasi tentang pengelolaan pembangunan melalui alat permainan edukatif, berupa BLM (Bantuan Langsung Mandiri), sehingga harapannya ketika suatu saat tidak ada lagi program PNPM mereka mampu mengelola program pembangunannya sendiri menuju kesejahteraan hidupnya. “Persoalan adalah bagaimana setiap orang sadar penuh tanggung jawabnya untuk kemandiriannya dan kesejahteraan hidupnya, jadi dia akan mencapai kesana dengan semangat bersama-sama seluruh masyarakat yang lain, kita bantu dengan memotivasi Mereka, sebagai proses untuk terus menerus mengkomunikasikan kepada masyarakat” terang  Subagyo Hs.


Sistim Pemerintah yang terendah adalah Kepala Dusun atau Kadus,sebagai pemimpin yang memiliki basis masyarakat. Peran besar seorang kepala dusun diharapkan dapat diberdayakan dengan ikut berperan aktif disetiap kegiatan PNPM, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi Program PNPM secara keseluruhan.
Latar belakang perlunya pelatihan Kepala Dusun ini adalah  mendayagunakan potensi yang dimiliki, menyikapi peran dalam ikut membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi, serta membangun pelestarian program secara sustainabel dan terbangunnya sistem yang partisipatif.
Dengan adanya pelatihan ini kepala dusun akan mempunyai daya dukung menyadarkan masyarakat tentang pelaksanaan program pembangunan pemerintah, bagaimana dukuh memanfaatkan momen ini, bukan hanya sekedar objek operasional kegiatan, tetapi juga dukuh menyadari betul tentang kebutuhan masyarakat dalam peningkatan ekonomian dan dapat membantu memberikan jalan bagi warganya untuk mengakses program bantuan mandiri pedesaan.
Ada beberapa aspek yang menjadi penekanan terhadap peran Kadus dalam upaya peningkatan kapasitas ini yaitu pada sisi pemahaman konsep pemberdayaan dalam PNPM, pemahaman terhadap model Pemerintahan Desa, dan sistem Perguliran Dana UPK, serta Permasalahan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya. (ian)
sumber dari : http://www.gunungkidulkab.go.id/home.php?mode=content&submode=detail&id=2898

Bakpiaku.... Usulanku.... Rejekiku....

Mempunyai keterampilan tersendiri sekaligus memiliki penghasilan tambahan merupakan idaman bagi setiap ibu-ibu rumah tangga, tak terkecuali ibu-ibu rumah tangga warga Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Berawal dari penggalian gagasan yang kemudian dikerucutkan dalam Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) ibu-ibu mencoba mencetuskan Pelatihan Home Industri tentang pelatihan pembuatan bakpia. Ternyata usulan ibu-ibu tidak bertepuk sebelah tangan, terbukti dari dukungan jajaran pemerintah Desa Ngawis yang selalu mengawal usulan ibu-ibu sampai pada Musyawarah Antar Desa (MAD) penetapan dan prioritas usulan yang dilaksanakan di kecamatan.

Berkat kegigihan bersama akhirnya usulan tersebut disetujui dan didanai dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) tahun anggaran 2012 yang tertuang dalam Surat Ketetapan Camat (SPC). Dana sebesar Rp 14.691.500 yang digelontorkan melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) “MAKMUR” Kecamatan Karangmojo disampaikan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Ngawis. Setelah TPK membuat kelengkapan administrasi seperti proposal, SPPB, KPD, dll secara bertahap.

Pelatihan pembuatan bakpia sangat dinanti-nanti oleh ibu-ibu masyarakat Desa Ngawis. Tidak hanya biaya pelatihan, alat dan bahan yang murah tapi proses produksinyapun juga mudah. Walaupun memang di dalam pembuatan bakpia dibutuhkan keterampilan dan ketelitian yang sangat extra untuk mendapatkan hasil yang maximal, tapi dengan bimbingan ibu Kasiyati dan Sumirah sebagai narasumber dan tutor semua itu menjadi mudah dan mengasyikkan.

Pelatihan ini diikuti oleh ibu-ibu dari 12 padukuhan di Desa Ngawis. Sebenarnya banyak sekali ibu-ibu yang ingin mendaftar untuk bisa ikut pelatihan namun keterbatasan anggaran dan biaya sehingga baru 120 orang. Ibu-ibu sangat antusias dalam pelaksanaan pelatihan pembuatan bakpia yang dilaksanakan selama 14  hari dari tanggal 17 Mei s.d 01 Juni 2012.

Metode yang digunakan ibu Sumirah adalah ceramah, motivasi, praktek dan study kasus. Tapi yang paling unik pada saat praktek penggorengan bakpia ibu Sumirah mengajarkan dengan metode praktek penggorengan yang salah dan yang betul sehingga peserta tau dan bisa membuat bakpia yang enak dilihat juga enak di lidah.

Banyak ilmu yang diserap oleh ibu-ibu peserta pelatihan, baru beberapa hari saja setelah pelatihan ibu-ibu peserta sudah melayani pesanan bakpia untuk arisan, acara pertemuan ibu-ibu, acara syukuran, dll. Ini menjadi bukti konkret bahwa setiap ada usaha dan kemauan pasti ada jalan untuk meraih rejeki. Walaupun memang belum dipasarkan secara luas tapi ini merupakan hasil yang nyata dari misi PNPM-MPd untuk mengentaskan kemiskinan, terbukti perekonomian ibu-ibu warga desa Ngawis selangkah lebih maju dari kemarin.

Untuk mencapai hasil yang lebih maximal, jajaran pemerintah Desa Ngawis tidak tinggal diam. Banyak hal yang akan ditindak lanjuti untuk tercapainya produk bakpia dari Ngawis Karangmojo bisa diterima oleh konsumen. Terlebih di Karangmojo ada salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Ngawis merupakan desa wisata terbaik se – DIY tahun 2012. Ini merupakan point modal untuk pemasaran. Niscaya berkat usaha kerja keras bersama apa yang menjadi tujuan PNPM-MPd akan tercapai dan masyarakat sejahtera.

 By: Endra Wulan Purnama, A.Md

BERMODAL SEMANGAT MEMBUKA JALAN BARU DAN MELAKUKAN OVERTAKE

Tahapan PNPM Integrasi 2012 saat ini baru mencapai tahap sosialisasi paska dikeluarkannya Surat Penetapan Kegitan PNPM Integrasi (SPK PNPM Integrasi) oleh Bupati Gunungkidul yang tertanggal 4 Mei 2012. Akan tetapi di Kecamatan Tepus terdapat satu program di salah satu desa yang telah dimulai jauh hari sebelum SPK ditetapkan dan saat ini telah selesai dilaksanakan. Program tersebut yaitu pembukaan jalan baru ruas Pakel – Dloko Desa Tepus. Jalan baru ini memiliki panjang 2000 meter dengan dana program sesuai SPK sebesar Rp. 107.344.500,00 dan swadaya masyarakat mencapai Rp. 145.000.000,00. Program ini dikatakan melakukan overtake karena telah selesai lebih dulu dibandingkan dengan program PNPM reguler di desa yang sama.

Semangat masyarakat Desa Tepus dalam membuka jalan baru ditunjukkan dengan waktu pengerjaan yang sangat cepat. Pengerjaan program ini hanya memerlukan waktu 24 hari yaitu dimulai pada tanggal 22 April dan selesai pada tanggal 15 Mei 2012. Dikatakan cepat karena mengingat topografi wilayah tempat pembukaan jalan yang berbukit sehingga memiliki tingkat kesulitan dan volume pekerjaan yang lebih besar. Sebelum terbentuk jalan baru, jalur jalan berupa jalan setapak dan bahkan beberapa lokasi sama sekali belum terdapat jalan rintisan. Dalam membuka jalan ini terdapat lokasi yang harus dibuat talud batu setinggi lebih dari 2 meter. Selain topografi yang sulit, pembukaan jalan baru di Desa Tepus hanya dikerjakan oleh masyarakat dari 6 padukuhan.

Antusiasme warga masyarakat tentang adanya program ini sangat tinggi, karena dapat memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga apa yang menjadi keinginan warga untuk memiliki jalan yang menghubungkan 2 Padukuhan bagian utara Desa Tepus bisa terwujud. Keberadaan jalan baru ini sangat strategis karena selain menghubungkan dua padukuhan juga bisa menjadi jalan langsung untuk menuju ke pusat pemerintahan Desa Tepus. Dari segi ekonomi memiliki fungsi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dibidang pertanian karena jalan baru ini melewati areal pertanian milik masyarakat.

 Mengingat waktu dimulainya pembukaan jalan baru ini yang lebih cepat dibandingkan musrenbang kabupaten yang merupakan forum penetapan kegiatan, sangat tepat jika dikatakan dalam membuka jalan baru tersebut masyarakat hanya bermodal semangat. Jika dilihat lebih jauh, ada beberapa faktor yang menyebabkan program ini cepat terlaksana. Salah satunya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang berbeda personelnya dengan TPK PNPM-MPd Reguler sehingga TPK Integrasi bisa fokus terhadap program PNPM Integrasi saja. Faktor selanjutnya yaitu ketersediaan bahan/material yang dibutuhkan untuk membuka jalan baru terdapat melimpah disekitar lokasi kegiatan.  Dan faktor yang terpenting adalah keinginan kuat dari masyarakat untuk segera memiliki jalan baru.

Oleh : Tsalis Basari – Pendamping Lokal PNPM-Mpd Kec. Tepus

Ir Budi Martono, MSi, Dilantik Menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul

Bertempat di Bangsal Sewokoprojo Wonosari, Kamis (14/6), Bupati Gunungkidul Hj Badingah SSos melantik Ir Budi Martono, MSi menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pelantikan dihadiri puluhan pejabat dan undangan. Dengan demikian kekosongan kursi Sekretaris Daerah sudah terisi. Beliau sebelumnya menjabat Asisten Sekda Bidang Ekonomi Pembangunan Pemkab Gunungkidul, dilantik menjadi Sekda menggantikan Drs HM Joko Sasono yang meninggal beberapa bulan lalu.
Sebelumnya, tiga nama calon Sekda telah mengikuti fit dan propertest di Gedung Gadri Komplek Kepatihan DIY, pada bulan April lalu. Tiga nama tersebut antara lain Ir Budi Martono, MSi yang juga merupakan Plh Sekda, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tomy Harahap serta Asisten Bidang Administrasi umum Aris Purnomo. 
"Saya berharap agar Sekda terpilih dapat membantu tugas bupati dalam merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," tegas Bupati. 





























Menurut Bupati, untuk menjabat Sekda diperlukan tokoh yang bertanggungjawab dan memegang teguh komitmen maupun amanah untuk bekerja dengan penuh pengabdian kepada masyarakat. Peran Sekda diakui sangat strategis terhadap pelayanan masyarakat, sehingga dibutuhkan sosok yang berkepribadian kerja keras dan etos kerja yang tinggi. “Untuk inilah Sekda juga harus mampu menjadi motor penggerak, bukan hanya dilingkungan birokrasi tetapi pelaksanaan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. 
Pelantikan Budi Martono menjadi Sekda Gunungkidul sesuai dengan SK Gubernur DIY tertanggal 21 Mei 2012 nomor 204/Pem.D/ UP/D.IV/ 2012, menurut Bupati sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. “Semua SKPD termasuk camat juga kami minta mendukung kerja Sekda baru ini,” himbau Bupati. 
Ir Budi Martono, MSi  lahir di Kediri Jawa Timur pada tahun 1955, sebelumnya pernah menjabat dilingkungan Pemprov DIY, dan memulai karier di Gunungkidul sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selanjutnya diangkat menjadi Asisten Sekda Bidang Ekonomi Pembangunan.(ian/soera)
sumber dari : http://www.gunungkidulkab.go.id/home.php?mode=content&submode=detail&id=2896

YANG LUAR BIASA DARI YANG TAK BIASA

Empat tahun lalu jika anda berkunjung ke Gunung Api Purba Nglanggeran, anda tidak menemukan sesuatu yang terlihat lebih special selain panorama alamnya yang, memang sudah bagus.  Hingga pada tahun 2009 dalam Musyawarah Desa Prioritas dan Penetapan Usulan muncul sebuah usulan yang lain dari yang lain. Usulan tersebut adalah pembuatan talud pengaman jalan yang terintegrasi dengan tempat parkir kendaraan bermotor.

Usulan pembuatan talud dan tempat parkir ini tidak begitu saja muncul dalam Musdes, usulan tersebut mucul setelah mulai banyaknya kunjungan wisata ke Gunung Api Purba yang terlebih dahulu transit di pendopo Kalisong. Hal tersebut membuat jalan yang ada di samping pendopo Kalisong susah untuk dilewati kendaraan lain karena kondisi jalnnya yang sempit. Apabila ada satu bus saja yang parkir disekitar pendopo, maka pengendara lain harus memutar lewat jalan lain disebelah barat, otomatis aktifitas masyarakat jadi terganggu.

Ketika muncul usulan tempat parkir banyak sekali complain dari warga Dusun lain terkait perlukah tempat parkir tersebut dibangun, banyaknya complain dan pertanyaan karena memang saat itu Gunung Api Purba belum seterkenal saat ini. Untuk jadi usulan pun harus melalui proses yang alot. Akhirnya keputusan diambil setelah memalui proses yang panjang, pembangunan talud yang didalamnya juga terdapat fasilitas parkir menjadi usulan Desa Nglanggeran dalam PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2009. Usulan tersebut ternyata mendapatkan prioritas dalam MAD Prioritas dikecamatan Patuk dan mendapat alokasi pendanaan di MAD penetapan usulan.

Pekerjaan konstruksipun dimulai dengan terlebih dahulu melalui berbagai proses yang telah ditentukan oleh PNPM-MPd. Dengan bersungguh-sungguh dan penuh semangat warga membangun fasilitas yang didanai oleh PNPM-MPd. Pengembagan dari dana program ternyata diluar dugaan, selain selesai membangun talud dan tempat parkir, warga juga membangun fasilitas MCK bagi pengunjung dan secretariat Karangtaruna Bukit Putra Mandiri yang juga sebagai pengelola dari Eko Wisata Gunung Api Purba.

Sebuah perkembangan yang luar biasa, dengan segala kemampuannya karang taruna bersama masyarakat mengelola fasilitas yang telah dibangun oleh PNPM-MPd, pemeliharaan fasilitas dilakukan dengan baik dan menjadi ikon Gunung Api Purba. Karena pada talud yang di bangun tersebut juga dipasang tulisan sambutan yang permanen. Perkembangan pun merembet kesekitarnya, disebelah barat lokasi tersebut muncul kegiatan ekonomi masyarakat setempat, banyak warga yang mulai membuat warung makan dan penjulan cindera mata.

Karena  perkembangannya cukup baik, oleh pengelola Gunung Api Purba tempat berjualan masyarakat tersebut dibuatkan sebuah tempat khusus, karena setelah berkembang dan ramai pengunjung terkesan kurang rapi dan mengganggu kenyamanan pengunjung. Dengan pengelolaan  yang baik lokasi tersebut menjadi semakin menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Lebih spesialnya lagi karena para pedagang yang berada di sekitar Gunung Api Purba adalah pemanfaat Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dari UPK PNPM-MPd Kecamatan Patuk. Pada awalya kelompok tersebut memiliki pinjaman sebesar Rp, 8.000.000, selanjutnya pada perguliran berikutnya pinjaman kelompok yang bernama Cindera Rasa Purba tersebut meningkat menjadi Rp, 18.000.000.

Selain adanya kelompok pedagang masyarakat setempat juga terkena imbas ramainya kunjungan wisata ke tempat tersebut. Maka mulai dirintislah adanya homestay di rumah-rumah penduduk. Masyarakat konsisten bahwa dilokasi tersebut tidak boleh mendirikan hotel, selain mengantisipasi dampak social juga bertujuan agar wisatawan bermalam di Homestay milik warga, karena dampak ekonominya langsung dirasakan oleh warga sekitar. Masyarakat pun mulai berbenah agar huniannya layak digunakan sebagai homestay. Sementara karang taruna sendiri mendapat pemasukan yang cukup lumayan, saat ini pendapatan karang taruna dari fasilitas parker, tiket kunjungan wisata dan kegiatan outbond yang dikelolanya mencapai Rp, 3000.000 dan bisa lebih banyak karena tidak termasuk yang mereka terima sebagai guide.

Sekarang sudah sangat jelas sekali dampak ekonomi dan social yang ditimbulkan dari pembangunan fasilitas oleh PNPM-MPd. Karang taruna mempunyai kegiatan produktif yang bisa membiayai kegiatannya, ekonomi masyarakat sekitar terbantu dengan homestay, dan terbukanya lapangan pekerjaan baru dibidang ekonomi dan jasa.

Ditulis Oleh:  Arif Isnanto Nurhuda ( PL Kecamatan Patuk)

Alokasi Anggaran PNPM 2012 di Kabupaten Gunungkidul

Kecamatan	Jml Desa	Alokasi 2012	PIWK PNPM Integrasi 2011	PIWK PNPM Integrasi 2012	Nilai DUB (20%)
Panggang	6	3.000.000.000	132.400.000	166.600.000	33.320.000
Purwosari	5	3.000.000.000	123.700.000	157.700.000	31.540.000
Paliyan	7	3.000.000.000	132.200.000	163.200.000	32.640.000
Saptosari	7	3.000.000.000	145.400.000	182.100.000	36.420.000
Tepus	5	900.000.000	398.700.000	495.800.000	99.160.000
Tanjungsari	5	3.000.000.000	134.200.000	168.200.000	33.640.000
Rongkop	8	3.000.000.000	138.500.000	174.600.000	34.920.000
Girisubo	8	900.000.000	384.800.000	492.700.000	98.540.000
Semanu	5	1.050.000.000	416.400.000	522.300.000	104.460.000
Ponjong	11	1.050.000.000	429.800.000	539.500.000	107.900.000
Karangmojo	9	1.050.000.000	418.600.000	518.700.000	103.740.000
Wonosari	14	1.250.000.000	505.200.000	610.600.000	122.120.000
Playen	13	3.000.000.000	166.400.000	200.300.000	40.060.000
Patuk	11	900.000.000	399.300.000	507.400.000	101.480.000
Gedangsari	7	3.000.000.000	141.200.000	179.000.000	35.800.000
Nglipar	7	3.000.000.000	136.000.000	171.000.000	34.200.000
Ngawen	6	900.000.000	374.800.000	477.200.000	95.440.000
Semin	10	1.050.000.000	422.400.000	523.100.000	104.620.000
Jumlah	144	36.050.000.000	5.000.000.000	6.250.000.000	1.250.000.000

sumber dari : http://www.gunungkidulkab.go.id/home.php?mode=content&id=303

.:: APBD 2012 dan Proyeksi APBD 2013 ::. part 04

Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan th 2013 di Kabupaten Gunungkidul
Kecamatan	Pagu indikatif	Pembulatan
Panggang	6.535.670.125	6.535.670.000
Purwosari	6.084.110.885	6.084.110.000
Paliyan	6.620.655.780	6.620.660.000
Saptosari	6.945.064.714	6.945.060.000
Tepus	6.877.549.720	6.877.550.000
Tanjungsari	6.631.407.778	6.631.407.778
Rongkop	6.734.737.408	6.734.740.000
Girisubo	7.297.162.000	7.257.160.000
Semanu	7.128.303.031	7.128.300.000
Ponjong	7.401.668.007	7.401.660.000
Karangmojo	6.722.010.735	6.722.010.000
Wonosari	8.374.165.642	8.374.170.000
Playen	7.029.600.376	7.029.600.000
Patuk	6.888.917.984	6.888.920.000
Gedangsari	7.090.695.412	7.090.700.000
Nglipar	6.160.151.417	6.160.150.000
Ngawen	6.059.206.431	6.059.210.000
Semin	6.797.123.520	6.797.120.000
JUMLAH	123.338.200.966	123.338.200.000

sumber dari : http://www.gunungkidulkab.go.id/home.php?mode=content&id=296&hal=3

.:: APBD 2012 dan Proyeksi APBD 2013 ::. part 03

Ringkasan APBD TA 2012 dan Proyeksi APBD 2013

Uraian	APBD 2012	APBD 2013
1. PENDAPATAN DAERAH	1.010.100.099.320,20	1.106.422.572.230,00
1.1 Pendapatan Asli Daerah	55.600.362.114,20	57.574.289.364,00
1.1.1 Hasil Pajak Daerah	8.328.000.000,00	8.523.000.000,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah	17.231.673.789,00	17.645.613.464,00
1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.760.475.900,00	4.760.475.900,00
1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	25.280.212.425,00	26.645.200.000,00
1.2 Dana Perimbangan	787.156.403.966,00	862.366.432.866,00
1.2.1 Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	28.627.494.966,00	28.627.494.966,00
1.2.2 Dana alokasi umum	687.944.489.000,00	756.738.937.900,00
1.2.3 Dana alokasi khusus	70.584.420.000,00	77.000.000.000,00
1.3 Lain2 Pendapatan daerah yang sah	167.343.333.240,00	186.481.850.000,00
1.3.1 bagi hasil pajak dari propinsi	29.281.850.000,00	29.281.850.000,00
1.3.2 Dana penyesuaian dan otonomi khusus	126.836.483.240,00	150.000.000.000,00
1.3.3 Bantuan keuangan dari propinsi	11.225.000.000,00	7.200.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.010.100.099.320,20	1.106.422.572.320,00
2. BELANJA DAERAH	1.075.636.625.331,34	1.114.869.245.320,00
2.1 Belanja tdk Langsung	747.060.817.899,84	747.396.616.054,82
2.1.1 Belanja Pegawai	675.778.408.449,84	766.519.766.054,82
2.1.2 Belanja bunga	35.500.000,00	26.850.000,00
2.1.3 Belanja hibah	3.835.785.000,00	13.000.000.000,00
2.1.4 Belanja bantuan sosial	14.627.692.250,00	15.000.000.000,00
2.1.5 Belanja bagi hasil kpd pemdes	3.447.083.200,00	3.500.000.000,00
2.1.6 Belanja bantuan keuangan kpd pemdes	46.086.349.000,00	46.100.000.000,00
2.1.7 Belanja Tdk Terduga	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00
2.2 Belanja langsung	328.575.807.431,00	267.472.629.265,18
2.2.1 Belanja Pegawai	33.967.721.600,00	31.482.010.964,00
2.2.2 Belanja barang dan jasa	104.299.997.719,00	95.990.618.301,18
2.2.3 Belanja modal	190.308.088.112,50	140.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA	1.075.636.625.331,34	1.114.869.245.320,00
Surplus/(defisit)	(65.536.526.011,14)	(8.446.673.090,00)
3. PEMBIAYAAN DAERAH	65.536.526.011,14	8.446.673.090,00
3.1 Penerimaan pembiayaan	73.505.832.921,00	16.416.000.000,00
3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran th sebelumnya	72.089.852.921,14	15.000.000.000,00
3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman	1.416.000.000,00	1.416.000.000,00
Jumlah penerimaan pembiayaan	73.505.852.921,14	16.416.000.000,00
3.2 Pengeluaran pembiayaan	7.969.326.910,00	7.969.326.910,00
3.2.2 Penyertaan Modal (investasi) Pemda	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00
3.2.3 Pembayaran pokok utang	69.326.910,00	69.326.910,00
3.2.4 Pemberiaan pinjaman daerah	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan	7.969.326.910,00	7.969.326.910,00
Pembiayaan Netto	65.536.526.011,14	8.446.673.090,00

sumber dari : http://www.gunungkidulkab.go.id/home.php?mode=content&id=296&hal=2