PNPM-Mpd Libatkan Dukuh Dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Terkait dengan Program pemerintah tentang Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan serta peningkatkatkan kapasitas Aparat,  Kecamatan Saptosari mengadakan pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan untuk seluruh Dukuh/Kepala Dusun yang yang ada di Kecamatan Saptosari, (22/06), dengan narasuber Bapak Subagyo Hs, Consulting Service Propinsi DIY PNPM Mandiri Pedesaan
Program PNPM merupakan suatu proses pemberdayaan masyarakat untuk mandiri dalam mengelola program pembangunan. Dengan prinsip akuntable dan transparan, Propram  Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan memberikan edukasi tentang pengelolaan pembangunan melalui alat permainan edukatif, berupa BLM (Bantuan Langsung Mandiri), sehingga harapannya ketika suatu saat tidak ada lagi program PNPM mereka mampu mengelola program pembangunannya sendiri menuju kesejahteraan hidupnya. “Persoalan adalah bagaimana setiap orang sadar penuh tanggung jawabnya untuk kemandiriannya dan kesejahteraan hidupnya, jadi dia akan mencapai kesana dengan semangat bersama-sama seluruh masyarakat yang lain, kita bantu dengan memotivasi Mereka, sebagai proses untuk terus menerus mengkomunikasikan kepada masyarakat” terang  Subagyo Hs.


Sistim Pemerintah yang terendah adalah Kepala Dusun atau Kadus,sebagai pemimpin yang memiliki basis masyarakat. Peran besar seorang kepala dusun diharapkan dapat diberdayakan dengan ikut berperan aktif disetiap kegiatan PNPM, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi Program PNPM secara keseluruhan.
Latar belakang perlunya pelatihan Kepala Dusun ini adalah  mendayagunakan potensi yang dimiliki, menyikapi peran dalam ikut membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi, serta membangun pelestarian program secara sustainabel dan terbangunnya sistem yang partisipatif.
Dengan adanya pelatihan ini kepala dusun akan mempunyai daya dukung menyadarkan masyarakat tentang pelaksanaan program pembangunan pemerintah, bagaimana dukuh memanfaatkan momen ini, bukan hanya sekedar objek operasional kegiatan, tetapi juga dukuh menyadari betul tentang kebutuhan masyarakat dalam peningkatan ekonomian dan dapat membantu memberikan jalan bagi warganya untuk mengakses program bantuan mandiri pedesaan.
Ada beberapa aspek yang menjadi penekanan terhadap peran Kadus dalam upaya peningkatan kapasitas ini yaitu pada sisi pemahaman konsep pemberdayaan dalam PNPM, pemahaman terhadap model Pemerintahan Desa, dan sistem Perguliran Dana UPK, serta Permasalahan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya. (ian)
sumber dari : http://www.gunungkidulkab.go.id/home.php?mode=content&submode=detail&id=2898

Bakpiaku.... Usulanku.... Rejekiku....

Mempunyai keterampilan tersendiri sekaligus memiliki penghasilan tambahan merupakan idaman bagi setiap ibu-ibu rumah tangga, tak terkecuali ibu-ibu rumah tangga warga Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Berawal dari penggalian gagasan yang kemudian dikerucutkan dalam Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) ibu-ibu mencoba mencetuskan Pelatihan Home Industri tentang pelatihan pembuatan bakpia. Ternyata usulan ibu-ibu tidak bertepuk sebelah tangan, terbukti dari dukungan jajaran pemerintah Desa Ngawis yang selalu mengawal usulan ibu-ibu sampai pada Musyawarah Antar Desa (MAD) penetapan dan prioritas usulan yang dilaksanakan di kecamatan.

Berkat kegigihan bersama akhirnya usulan tersebut disetujui dan didanai dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) tahun anggaran 2012 yang tertuang dalam Surat Ketetapan Camat (SPC). Dana sebesar Rp 14.691.500 yang digelontorkan melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) “MAKMUR” Kecamatan Karangmojo disampaikan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Ngawis. Setelah TPK membuat kelengkapan administrasi seperti proposal, SPPB, KPD, dll secara bertahap.

Pelatihan pembuatan bakpia sangat dinanti-nanti oleh ibu-ibu masyarakat Desa Ngawis. Tidak hanya biaya pelatihan, alat dan bahan yang murah tapi proses produksinyapun juga mudah. Walaupun memang di dalam pembuatan bakpia dibutuhkan keterampilan dan ketelitian yang sangat extra untuk mendapatkan hasil yang maximal, tapi dengan bimbingan ibu Kasiyati dan Sumirah sebagai narasumber dan tutor semua itu menjadi mudah dan mengasyikkan.

Pelatihan ini diikuti oleh ibu-ibu dari 12 padukuhan di Desa Ngawis. Sebenarnya banyak sekali ibu-ibu yang ingin mendaftar untuk bisa ikut pelatihan namun keterbatasan anggaran dan biaya sehingga baru 120 orang. Ibu-ibu sangat antusias dalam pelaksanaan pelatihan pembuatan bakpia yang dilaksanakan selama 14  hari dari tanggal 17 Mei s.d 01 Juni 2012.

Metode yang digunakan ibu Sumirah adalah ceramah, motivasi, praktek dan study kasus. Tapi yang paling unik pada saat praktek penggorengan bakpia ibu Sumirah mengajarkan dengan metode praktek penggorengan yang salah dan yang betul sehingga peserta tau dan bisa membuat bakpia yang enak dilihat juga enak di lidah.

Banyak ilmu yang diserap oleh ibu-ibu peserta pelatihan, baru beberapa hari saja setelah pelatihan ibu-ibu peserta sudah melayani pesanan bakpia untuk arisan, acara pertemuan ibu-ibu, acara syukuran, dll. Ini menjadi bukti konkret bahwa setiap ada usaha dan kemauan pasti ada jalan untuk meraih rejeki. Walaupun memang belum dipasarkan secara luas tapi ini merupakan hasil yang nyata dari misi PNPM-MPd untuk mengentaskan kemiskinan, terbukti perekonomian ibu-ibu warga desa Ngawis selangkah lebih maju dari kemarin.

Untuk mencapai hasil yang lebih maximal, jajaran pemerintah Desa Ngawis tidak tinggal diam. Banyak hal yang akan ditindak lanjuti untuk tercapainya produk bakpia dari Ngawis Karangmojo bisa diterima oleh konsumen. Terlebih di Karangmojo ada salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Ngawis merupakan desa wisata terbaik se – DIY tahun 2012. Ini merupakan point modal untuk pemasaran. Niscaya berkat usaha kerja keras bersama apa yang menjadi tujuan PNPM-MPd akan tercapai dan masyarakat sejahtera.

 By: Endra Wulan Purnama, A.Md

BERMODAL SEMANGAT MEMBUKA JALAN BARU DAN MELAKUKAN OVERTAKE

Tahapan PNPM Integrasi 2012 saat ini baru mencapai tahap sosialisasi paska dikeluarkannya Surat Penetapan Kegitan PNPM Integrasi (SPK PNPM Integrasi) oleh Bupati Gunungkidul yang tertanggal 4 Mei 2012. Akan tetapi di Kecamatan Tepus terdapat satu program di salah satu desa yang telah dimulai jauh hari sebelum SPK ditetapkan dan saat ini telah selesai dilaksanakan. Program tersebut yaitu pembukaan jalan baru ruas Pakel – Dloko Desa Tepus. Jalan baru ini memiliki panjang 2000 meter dengan dana program sesuai SPK sebesar Rp. 107.344.500,00 dan swadaya masyarakat mencapai Rp. 145.000.000,00. Program ini dikatakan melakukan overtake karena telah selesai lebih dulu dibandingkan dengan program PNPM reguler di desa yang sama.

Semangat masyarakat Desa Tepus dalam membuka jalan baru ditunjukkan dengan waktu pengerjaan yang sangat cepat. Pengerjaan program ini hanya memerlukan waktu 24 hari yaitu dimulai pada tanggal 22 April dan selesai pada tanggal 15 Mei 2012. Dikatakan cepat karena mengingat topografi wilayah tempat pembukaan jalan yang berbukit sehingga memiliki tingkat kesulitan dan volume pekerjaan yang lebih besar. Sebelum terbentuk jalan baru, jalur jalan berupa jalan setapak dan bahkan beberapa lokasi sama sekali belum terdapat jalan rintisan. Dalam membuka jalan ini terdapat lokasi yang harus dibuat talud batu setinggi lebih dari 2 meter. Selain topografi yang sulit, pembukaan jalan baru di Desa Tepus hanya dikerjakan oleh masyarakat dari 6 padukuhan.

Antusiasme warga masyarakat tentang adanya program ini sangat tinggi, karena dapat memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga apa yang menjadi keinginan warga untuk memiliki jalan yang menghubungkan 2 Padukuhan bagian utara Desa Tepus bisa terwujud. Keberadaan jalan baru ini sangat strategis karena selain menghubungkan dua padukuhan juga bisa menjadi jalan langsung untuk menuju ke pusat pemerintahan Desa Tepus. Dari segi ekonomi memiliki fungsi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dibidang pertanian karena jalan baru ini melewati areal pertanian milik masyarakat.

 Mengingat waktu dimulainya pembukaan jalan baru ini yang lebih cepat dibandingkan musrenbang kabupaten yang merupakan forum penetapan kegiatan, sangat tepat jika dikatakan dalam membuka jalan baru tersebut masyarakat hanya bermodal semangat. Jika dilihat lebih jauh, ada beberapa faktor yang menyebabkan program ini cepat terlaksana. Salah satunya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang berbeda personelnya dengan TPK PNPM-MPd Reguler sehingga TPK Integrasi bisa fokus terhadap program PNPM Integrasi saja. Faktor selanjutnya yaitu ketersediaan bahan/material yang dibutuhkan untuk membuka jalan baru terdapat melimpah disekitar lokasi kegiatan.  Dan faktor yang terpenting adalah keinginan kuat dari masyarakat untuk segera memiliki jalan baru.

Oleh : Tsalis Basari – Pendamping Lokal PNPM-Mpd Kec. Tepus

Ir Budi Martono, MSi, Dilantik Menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul

Bertempat di Bangsal Sewokoprojo Wonosari, Kamis (14/6), Bupati Gunungkidul Hj Badingah SSos melantik Ir Budi Martono, MSi menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pelantikan dihadiri puluhan pejabat dan undangan. Dengan demikian kekosongan kursi Sekretaris Daerah sudah terisi. Beliau sebelumnya menjabat Asisten Sekda Bidang Ekonomi Pembangunan Pemkab Gunungkidul, dilantik menjadi Sekda menggantikan Drs HM Joko Sasono yang meninggal beberapa bulan lalu.
Sebelumnya, tiga nama calon Sekda telah mengikuti fit dan propertest di Gedung Gadri Komplek Kepatihan DIY, pada bulan April lalu. Tiga nama tersebut antara lain Ir Budi Martono, MSi yang juga merupakan Plh Sekda, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tomy Harahap serta Asisten Bidang Administrasi umum Aris Purnomo. 
"Saya berharap agar Sekda terpilih dapat membantu tugas bupati dalam merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," tegas Bupati. 





























Menurut Bupati, untuk menjabat Sekda diperlukan tokoh yang bertanggungjawab dan memegang teguh komitmen maupun amanah untuk bekerja dengan penuh pengabdian kepada masyarakat. Peran Sekda diakui sangat strategis terhadap pelayanan masyarakat, sehingga dibutuhkan sosok yang berkepribadian kerja keras dan etos kerja yang tinggi. “Untuk inilah Sekda juga harus mampu menjadi motor penggerak, bukan hanya dilingkungan birokrasi tetapi pelaksanaan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. 
Pelantikan Budi Martono menjadi Sekda Gunungkidul sesuai dengan SK Gubernur DIY tertanggal 21 Mei 2012 nomor 204/Pem.D/ UP/D.IV/ 2012, menurut Bupati sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. “Semua SKPD termasuk camat juga kami minta mendukung kerja Sekda baru ini,” himbau Bupati. 
Ir Budi Martono, MSi  lahir di Kediri Jawa Timur pada tahun 1955, sebelumnya pernah menjabat dilingkungan Pemprov DIY, dan memulai karier di Gunungkidul sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selanjutnya diangkat menjadi Asisten Sekda Bidang Ekonomi Pembangunan.(ian/soera)
sumber dari : http://www.gunungkidulkab.go.id/home.php?mode=content&submode=detail&id=2896

YANG LUAR BIASA DARI YANG TAK BIASA

Empat tahun lalu jika anda berkunjung ke Gunung Api Purba Nglanggeran, anda tidak menemukan sesuatu yang terlihat lebih special selain panorama alamnya yang, memang sudah bagus.  Hingga pada tahun 2009 dalam Musyawarah Desa Prioritas dan Penetapan Usulan muncul sebuah usulan yang lain dari yang lain. Usulan tersebut adalah pembuatan talud pengaman jalan yang terintegrasi dengan tempat parkir kendaraan bermotor.

Usulan pembuatan talud dan tempat parkir ini tidak begitu saja muncul dalam Musdes, usulan tersebut mucul setelah mulai banyaknya kunjungan wisata ke Gunung Api Purba yang terlebih dahulu transit di pendopo Kalisong. Hal tersebut membuat jalan yang ada di samping pendopo Kalisong susah untuk dilewati kendaraan lain karena kondisi jalnnya yang sempit. Apabila ada satu bus saja yang parkir disekitar pendopo, maka pengendara lain harus memutar lewat jalan lain disebelah barat, otomatis aktifitas masyarakat jadi terganggu.

Ketika muncul usulan tempat parkir banyak sekali complain dari warga Dusun lain terkait perlukah tempat parkir tersebut dibangun, banyaknya complain dan pertanyaan karena memang saat itu Gunung Api Purba belum seterkenal saat ini. Untuk jadi usulan pun harus melalui proses yang alot. Akhirnya keputusan diambil setelah memalui proses yang panjang, pembangunan talud yang didalamnya juga terdapat fasilitas parkir menjadi usulan Desa Nglanggeran dalam PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2009. Usulan tersebut ternyata mendapatkan prioritas dalam MAD Prioritas dikecamatan Patuk dan mendapat alokasi pendanaan di MAD penetapan usulan.

Pekerjaan konstruksipun dimulai dengan terlebih dahulu melalui berbagai proses yang telah ditentukan oleh PNPM-MPd. Dengan bersungguh-sungguh dan penuh semangat warga membangun fasilitas yang didanai oleh PNPM-MPd. Pengembagan dari dana program ternyata diluar dugaan, selain selesai membangun talud dan tempat parkir, warga juga membangun fasilitas MCK bagi pengunjung dan secretariat Karangtaruna Bukit Putra Mandiri yang juga sebagai pengelola dari Eko Wisata Gunung Api Purba.

Sebuah perkembangan yang luar biasa, dengan segala kemampuannya karang taruna bersama masyarakat mengelola fasilitas yang telah dibangun oleh PNPM-MPd, pemeliharaan fasilitas dilakukan dengan baik dan menjadi ikon Gunung Api Purba. Karena pada talud yang di bangun tersebut juga dipasang tulisan sambutan yang permanen. Perkembangan pun merembet kesekitarnya, disebelah barat lokasi tersebut muncul kegiatan ekonomi masyarakat setempat, banyak warga yang mulai membuat warung makan dan penjulan cindera mata.

Karena  perkembangannya cukup baik, oleh pengelola Gunung Api Purba tempat berjualan masyarakat tersebut dibuatkan sebuah tempat khusus, karena setelah berkembang dan ramai pengunjung terkesan kurang rapi dan mengganggu kenyamanan pengunjung. Dengan pengelolaan  yang baik lokasi tersebut menjadi semakin menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Lebih spesialnya lagi karena para pedagang yang berada di sekitar Gunung Api Purba adalah pemanfaat Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dari UPK PNPM-MPd Kecamatan Patuk. Pada awalya kelompok tersebut memiliki pinjaman sebesar Rp, 8.000.000, selanjutnya pada perguliran berikutnya pinjaman kelompok yang bernama Cindera Rasa Purba tersebut meningkat menjadi Rp, 18.000.000.

Selain adanya kelompok pedagang masyarakat setempat juga terkena imbas ramainya kunjungan wisata ke tempat tersebut. Maka mulai dirintislah adanya homestay di rumah-rumah penduduk. Masyarakat konsisten bahwa dilokasi tersebut tidak boleh mendirikan hotel, selain mengantisipasi dampak social juga bertujuan agar wisatawan bermalam di Homestay milik warga, karena dampak ekonominya langsung dirasakan oleh warga sekitar. Masyarakat pun mulai berbenah agar huniannya layak digunakan sebagai homestay. Sementara karang taruna sendiri mendapat pemasukan yang cukup lumayan, saat ini pendapatan karang taruna dari fasilitas parker, tiket kunjungan wisata dan kegiatan outbond yang dikelolanya mencapai Rp, 3000.000 dan bisa lebih banyak karena tidak termasuk yang mereka terima sebagai guide.

Sekarang sudah sangat jelas sekali dampak ekonomi dan social yang ditimbulkan dari pembangunan fasilitas oleh PNPM-MPd. Karang taruna mempunyai kegiatan produktif yang bisa membiayai kegiatannya, ekonomi masyarakat sekitar terbantu dengan homestay, dan terbukanya lapangan pekerjaan baru dibidang ekonomi dan jasa.

Ditulis Oleh:  Arif Isnanto Nurhuda ( PL Kecamatan Patuk)

Alokasi Anggaran PNPM 2012 di Kabupaten Gunungkidul

Kecamatan	Jml Desa	Alokasi 2012	PIWK PNPM Integrasi 2011	PIWK PNPM Integrasi 2012	Nilai DUB (20%)
Panggang	6	3.000.000.000	132.400.000	166.600.000	33.320.000
Purwosari	5	3.000.000.000	123.700.000	157.700.000	31.540.000
Paliyan	7	3.000.000.000	132.200.000	163.200.000	32.640.000
Saptosari	7	3.000.000.000	145.400.000	182.100.000	36.420.000
Tepus	5	900.000.000	398.700.000	495.800.000	99.160.000
Tanjungsari	5	3.000.000.000	134.200.000	168.200.000	33.640.000
Rongkop	8	3.000.000.000	138.500.000	174.600.000	34.920.000
Girisubo	8	900.000.000	384.800.000	492.700.000	98.540.000
Semanu	5	1.050.000.000	416.400.000	522.300.000	104.460.000
Ponjong	11	1.050.000.000	429.800.000	539.500.000	107.900.000
Karangmojo	9	1.050.000.000	418.600.000	518.700.000	103.740.000
Wonosari	14	1.250.000.000	505.200.000	610.600.000	122.120.000
Playen	13	3.000.000.000	166.400.000	200.300.000	40.060.000
Patuk	11	900.000.000	399.300.000	507.400.000	101.480.000
Gedangsari	7	3.000.000.000	141.200.000	179.000.000	35.800.000
Nglipar	7	3.000.000.000	136.000.000	171.000.000	34.200.000
Ngawen	6	900.000.000	374.800.000	477.200.000	95.440.000
Semin	10	1.050.000.000	422.400.000	523.100.000	104.620.000
Jumlah	144	36.050.000.000	5.000.000.000	6.250.000.000	1.250.000.000

sumber dari : http://www.gunungkidulkab.go.id/home.php?mode=content&id=303

.:: APBD 2012 dan Proyeksi APBD 2013 ::. part 04

Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan th 2013 di Kabupaten Gunungkidul
Kecamatan	Pagu indikatif	Pembulatan
Panggang	6.535.670.125	6.535.670.000
Purwosari	6.084.110.885	6.084.110.000
Paliyan	6.620.655.780	6.620.660.000
Saptosari	6.945.064.714	6.945.060.000
Tepus	6.877.549.720	6.877.550.000
Tanjungsari	6.631.407.778	6.631.407.778
Rongkop	6.734.737.408	6.734.740.000
Girisubo	7.297.162.000	7.257.160.000
Semanu	7.128.303.031	7.128.300.000
Ponjong	7.401.668.007	7.401.660.000
Karangmojo	6.722.010.735	6.722.010.000
Wonosari	8.374.165.642	8.374.170.000
Playen	7.029.600.376	7.029.600.000
Patuk	6.888.917.984	6.888.920.000
Gedangsari	7.090.695.412	7.090.700.000
Nglipar	6.160.151.417	6.160.150.000
Ngawen	6.059.206.431	6.059.210.000
Semin	6.797.123.520	6.797.120.000
JUMLAH	123.338.200.966	123.338.200.000

sumber dari : http://www.gunungkidulkab.go.id/home.php?mode=content&id=296&hal=3

.:: APBD 2012 dan Proyeksi APBD 2013 ::. part 03

Ringkasan APBD TA 2012 dan Proyeksi APBD 2013

Uraian	APBD 2012	APBD 2013
1. PENDAPATAN DAERAH	1.010.100.099.320,20	1.106.422.572.230,00
1.1 Pendapatan Asli Daerah	55.600.362.114,20	57.574.289.364,00
1.1.1 Hasil Pajak Daerah	8.328.000.000,00	8.523.000.000,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah	17.231.673.789,00	17.645.613.464,00
1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.760.475.900,00	4.760.475.900,00
1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	25.280.212.425,00	26.645.200.000,00
1.2 Dana Perimbangan	787.156.403.966,00	862.366.432.866,00
1.2.1 Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	28.627.494.966,00	28.627.494.966,00
1.2.2 Dana alokasi umum	687.944.489.000,00	756.738.937.900,00
1.2.3 Dana alokasi khusus	70.584.420.000,00	77.000.000.000,00
1.3 Lain2 Pendapatan daerah yang sah	167.343.333.240,00	186.481.850.000,00
1.3.1 bagi hasil pajak dari propinsi	29.281.850.000,00	29.281.850.000,00
1.3.2 Dana penyesuaian dan otonomi khusus	126.836.483.240,00	150.000.000.000,00
1.3.3 Bantuan keuangan dari propinsi	11.225.000.000,00	7.200.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.010.100.099.320,20	1.106.422.572.320,00
2. BELANJA DAERAH	1.075.636.625.331,34	1.114.869.245.320,00
2.1 Belanja tdk Langsung	747.060.817.899,84	747.396.616.054,82
2.1.1 Belanja Pegawai	675.778.408.449,84	766.519.766.054,82
2.1.2 Belanja bunga	35.500.000,00	26.850.000,00
2.1.3 Belanja hibah	3.835.785.000,00	13.000.000.000,00
2.1.4 Belanja bantuan sosial	14.627.692.250,00	15.000.000.000,00
2.1.5 Belanja bagi hasil kpd pemdes	3.447.083.200,00	3.500.000.000,00
2.1.6 Belanja bantuan keuangan kpd pemdes	46.086.349.000,00	46.100.000.000,00
2.1.7 Belanja Tdk Terduga	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00
2.2 Belanja langsung	328.575.807.431,00	267.472.629.265,18
2.2.1 Belanja Pegawai	33.967.721.600,00	31.482.010.964,00
2.2.2 Belanja barang dan jasa	104.299.997.719,00	95.990.618.301,18
2.2.3 Belanja modal	190.308.088.112,50	140.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA	1.075.636.625.331,34	1.114.869.245.320,00
Surplus/(defisit)	(65.536.526.011,14)	(8.446.673.090,00)
3. PEMBIAYAAN DAERAH	65.536.526.011,14	8.446.673.090,00
3.1 Penerimaan pembiayaan	73.505.832.921,00	16.416.000.000,00
3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran th sebelumnya	72.089.852.921,14	15.000.000.000,00
3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman	1.416.000.000,00	1.416.000.000,00
Jumlah penerimaan pembiayaan	73.505.852.921,14	16.416.000.000,00
3.2 Pengeluaran pembiayaan	7.969.326.910,00	7.969.326.910,00
3.2.2 Penyertaan Modal (investasi) Pemda	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00
3.2.3 Pembayaran pokok utang	69.326.910,00	69.326.910,00
3.2.4 Pemberiaan pinjaman daerah	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan	7.969.326.910,00	7.969.326.910,00
Pembiayaan Netto	65.536.526.011,14	8.446.673.090,00

sumber dari : http://www.gunungkidulkab.go.id/home.php?mode=content&id=296&hal=2

.:: APBD 2012 dan Proyeksi APBD 2013 ::. part 02

Alokasi anggaran yang disediakan tahun 2012
No	Sumber Dana	Alokasi Anggaran
1	Pendapatan Asli Daerah	55.600.362.114
2	Dana Perimbangan - DAU - DAK - Bagi hasil pajak bukan  pajak	687.944.489.000 70.584.420.000 28.627.494.966
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah - Bagi hasil pajak dr Propinsi- Bantuan Keuangan Propinsi    - Pemberdayaan Masy Desa    - Bantuan pasar tradisional    - Penanggulangan kemiskinan  dan pengangguran	29.281.850.000 7.200.000.000 525.000.000 3.500.000.000
4	Alokasi dana Desa (ADD)	9.000.000.000
5	Dana tugas pembantuan	70.211.496.000

 sumber dari :  http://www.gunungkidulkab.go.id/home.php?mode=content&id=296&hal=1

.:: APBD 2012 dan Proyeksi APBD 2013 ::. part 01

Program Bidang Pemerintahan Desa TA 2012 
Sesuai Perda No 19 Tahun 2011, Tugas Bagian Administrasi Desa adalah merumuskan kebijakan, melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan administrasi, monitoring  dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Sub bagian di Bagian Administrasi Desa antara lain : Sub Bagian Kekayaan dan Keuangan Desa dan Sub Bagian Bina Administrasi dan Perangkat Desa.
Kebijakan Tahun 2012 :
1. Peningkatan kapasitas keuangan desa
2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa
3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
4. Fasilitasi pengelolaan kekayaan desa (tanah kas desa)
5. Penyusunan regulasi tentang desa

No	Uraian Kegiatan	Anggaran
1	Bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa	1.754.635.200
	Bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa	812.500.000
	Bagi hasil bagian PBB Prov kpd Pem.Desa	716.438.000
	Bagi hasil bagian PBB Kab kpd Pem.Desa	225.697.200
2	Bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa	1.617.448.000
	Bagi hasil retribusi daerah Kab. kpd Pem. Desa	650.000.000
	Bagi hasil retribusi daerah Prov. kpd Pem. Desa	967.448.000
3	Kompensasi hasil retribusi dari wisata ke desa	75.000.000
4	Bantuan keuangan kepada Pemerintahan desa	46.086.349.000
	Bantuan kpd perangkat desa yg tdk punya tanah lungguh	48.150.000
	Kompensasi bagi Sekdes yg tdk memenuhi syarat diangakat jadi PNS	358.100.000
	Penghargaan tali asih kepada Kades dan Perdes yang diberhentikan dg hormat	363.650.000
	Uang duka Kades dan Perdes	91.500.000
	Bantuan pemilihan kades	322.944.000
	Bantuan pemilihan dukuh	141.225.000
	Bantuan pengisian perdes (37 x 2 juta)	74.000.000
	Bantuan pelantikan Kades (32 x 2,5 juta)	80.000.000
	Alokasi dana desa (ADD)	9.000.000.000
	Penghasilan tetap Kades dan Perdes	27.861.780.000
	Bantuan pemberdayaan desa	7.200.000.000
	Bantuan pelaksanaan lomba desa tingkat nasional	15.000.000
	Bantuan pelaksanaan lomba desa tingkat provinsi	10.000.000
	Bantuan pembangunan rehab kantor desa (13 paket x Rp 40 juta)	520.000.000
5	Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan	46.400.000
6	Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	32.120.000
7	Pelatihan aparatur pemerintah desa dlm bidang pengelolaan keuangan desa	12.695.000
8	Pelatihan aparatur pemerintahan desa dlm bidang manajemen pemerintahan desa	18.750.000
9	Monitoring evaluasi dan pelaporan	12.380.000

sumber dari :http://www.gunungkidulkab.go.id/home.php?mode=content&id=296